Jakarta - Rian Ernest, juru bicara DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta, mendesak Gubernur Jakarta Anies Baswedan bertanggungjawab penuh atas temuan angka tidak wajar yang tertera di anggaran Pemprov DKI yang bermasalah.
"PSI DKI meminta Pak Anies untuk mengambil tanggung jawab dan bukan menyalahkan bawahan, kami juga menyesalkan adanya peristiwa dua kepala dinas yang mundur," kata Rian di Kantor DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (4/11).
Menurut Rian, Anies sebagai gubernur DKI memiliki tanggung jawab politik kepada rakyat yang memercayakan amanah kepemimpinan Jakarta padanya. Karenanya, Rian menilai wajar apabila ada desakan terhadap Anies terkait hal ini.
Lebih dari itu, Rian berpandangan adanya Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan atau TGUPP, semestinya dapat diberdayakan maksimal. Mengingat jumlahnya yang banyak maka seharusnya anggaran tak wajar tersebut bisa diketahui sejak awal bilamana TGUPP lebih teliti.
"Wewenang begitu besar, beliau (Anies) pimpinan tertinggi DKI. TGUPP jumlah puluhan orang timnya besar, harusnya pada proses penganggaran dicek tapi dugaan kami mungkin tidak dilakukan," kritik Rian.
Rian mengatakan, PSI berharap dengan transparansi proses penganggaran ini dapat membuka semua mata di DKI supaya bersama dapat merinci dan membantu tugas PNS DKI agar tak ada yang dikambinghitamkan.
"Jadi dengan dibukanya proses penganggaran, itu akan membantu melindungi agar tidak lagi menjadi kambing hitam, perbaiki cara kerja gubernur, jangan menyalahkan sistem apalagi menyalahkan anak buah," Rian menandasi.
[ merdekacom ]
0 Response to "Usulan RAPBD Janggal, Anies Diminta Tak Melulu Salahkan Bawahan & Sistem"
Post a Comment