Mega Dukung Jokowi di Natuna: Tak Ada Negosiasi Kedaulatan
Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menyatakan mendukung penuh sikap Presiden Joko Widodo atas sengketa di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Dukungan disampaikan Mega dalam pidato pembukaan rapat kerja nasional () di JIExpo, Jakarta, Jumat (10/1).
" Saya sebagai Ketua Umum PDIP mendukung penuh sikap Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa persoalan kedaulatan bukan hal yang dapat dinegosiasikan," ujar Megawati di atas podium Rakernas I PDIP.
Perairan Natuna Utara di Kepulauan Riau, memanas beberapa hari terakhir setelah terjadi pelanggaran oleh sejumlah kapal milik China di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif. Kementerian Luar Negeri sudah mengirim nota protes kepada pemerintah China. Kemarin, Presiden Jokowi juga telah berkunjung ke wilayah sengketa tersebut.
Mega juga meyakini Presiden Jokowi mempertimbangkan soal kedaulatan dalam membentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional. Karena itu, Mega mengingatkan agar jangan sampai ada pihak luas yang mencoba masuk dalam lembaga itu.
"Saya ingin mengingatkan, jadi harus pure dari bangsa dan untuk bangsa kita sendiri," katanya.
Rakernas I PDIP ini mengusung tema 'Solid Bergerak Wujudkan Indonesia Negara Industri Berbasis Riset dan Inovasi Nasional'. Adapun sub temanya yakni 'Strategi Jalur Rempah Dalam Lima Prioritas Industri Nasional Untuk Mewujudkan Indonesia Berdikari'.
Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'rif Amin hadir langsung dalam Rakernas PDIP ini. Sejumlah menteri dan pejabat negara lain turut hadir.
Rakernas dimulai dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya, mengheningkan cipta, pembacaan Pancasila, dan mengumandangkan hymne PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto memimpin proses mengheningkan cipta, sementara kader PDIP yang juga Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memimpin pembacaan Pancasila.
Sebelumnya, Hasto merinci Rakernas I PDIP 2020 ini akan dihadiri sekitar 4731 peserta dari struktur wilayah, legislatif, dan eksekutif kader parpol tersebut [cnn]
.
0 Response to "Mega Dukung Jokowi di Natuna: Tak Ada Negosiasi Kedaulatan"
Post a Comment